PALU – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) bergerak cepat mengusut tuntas kasus dugaan korupsi sektor pertambangan PT Cocoman.

Didampingi personel TNI dan Kejaksaan Negeri Morowali Utara, tim penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan aset di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Rabu (24/6).

Langkah agresif ini diambil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi aktivitas tambang nikel ilegal tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menyeret PT Cocoman.

Baca Juga:Cium Merah Putih di Puncak Jaya: Lima Mantan Anggota OPM Yambi-Mewoluk Kembali ke Pangkuan NKRI

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulteng, Laode Abdul Sofian, S.H., M.H., menegaskan bahwa operasi paksa ini menyasar titik-titik krusial pelabuhan guna mengamankan dokumen vital dan aset digital.

“Penggeledahan ini difokuskan pada pencarian dan pengamanan dokumen maupun data elektronik. Semua terkait legalitas pengeluaran serta pengangkutan ore nikel melalui Terminal Khusus (Jetty) PT Cocoman,” ungkap Laode dalam siaran persnya, Kamis (25/6).

Dalam oprasi tersebut, penyidik menggeledah tiga lokasi utama di kantor syahbandar, seperti Ruang Arsip SPB, Ruang Kerja Syahbandar dan Ruang Sistem INAPORTNET.

Baca Juga:Sabu di Balik Celana Dalam: Pengunjung Lapas Porong Digagalkan Saat Selundupkan 15 Gram Narkoba Lewat Alat Kelamin

Dari lokasi-lokasi tersebut, petugas menyita sejumlah tumpukan dokumen fisik dan perangkat elektronik yang diduga kuat berkaitan langsung dengan pengapalan ilegal ore nikel milik PT Cocoman.

Digital Forensik

Kejati Sulteng kini tengah menyiapkan langkah lanjutan pasca penyitaan. Dokumen SPB yang disita akan langsung dicocokkan (cross check) dengan data pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menghitung potensi kerugian negara.

Baca Juga:Dari Medan Tempur ke Meja Adat: Dandim Mimika Kawal Prosesi Damai, Mengubah Senjata Menjadi Janji Persaudaraan

Sementara itu, untuk barang bukti elektronik, tim ahli akan melakukan pemeriksaan digital forensik. Langkah ini bertujuan untuk membongkar jejak komunikasi digital serta memperjelas modus operandi penerbitan izin berlayar yang menyimpang tersebut.

“Seluruh rangkaian penyidikan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan terukur. Kami berkomitmen mengusut tuntas korupsi sektor pertambangan yang merugikan perekonomian negara,” pungkas Laode.(Amri)