Tana Tidung, Kalimantan Utara — Proyek Jembatan Sebawang kembali jadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah temuan penting 17/10/2025

Mengapa temuan ini muncul justru setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan memenuhi standar?

PPPKH-LH Kalimantan Utara Menyoroti Peran Inspektorat Pihak Perkumpulan Pemuda Kelestarian Hutan Dan Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (PPPKH-LH) menduga Inspektorat Tana Tidung kurang optimal dalam pengawasan proses pengerjaan jembatan.

Menurut mereka, Inspektorat baru memberikan komentar setelah berita mengenai Jembatan Sebawang viral di media sosial, menimbulkan kesan ada kejanggalan.

“Seharusnya konfirmasi berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Kepala Bidang Bina Marga yang membidangi proyek tersebut.

Jangan-jangan Inspektorat menjadi ‘benteng’ bagi Dinas PUPR,” ujar Nathalius Jhon, Ketua Harian PPKH-LH.

Transparansi Jadi Titik TekanNathalius Jhon menekankan pentingnya komitmen transparansi yang digembar-gemborkan Itwil Tana Tidung.

Ia meminta data terkait proyek Jembatan Sebawang dibuka secara terbuka kepada publik, agar tidak ada persepsi bahwa informasi hanya disampaikan lewat bahasa transparansi di media.

“Jika benar transparan, apakah pihak Inspektorat bersedia membuka data terkait proyek Jembatan Sebawang secara terbuka, atau hanya menyampaikan bahasa ‘transparansi’ melalui media, yang tampak bertolak belakang dengan kenyataannya?

” lanjutnya.Status Respons Pihak TerkaitHingga berita diturunkan, Dinas PUPR Tana Tidung belum memberikan respons konfirmasi terkait temuan dan tudingan.

Begitu juga Itwil Tana Tidung yang baru mengeluarkan pernyataan melalui media lain (Facebook), sedangkan Itwil sendiri belum memberikan tanggapan resmi.

Pertanyaan Kritis yang Perlu DijawabSeberapa akurat temuan BPK terkait proyek Jembatan Sebawang?

Apa saja temuan spesifik BPK yang perlu ditindaklanjuti, dan bagaimana langkah perbaikan yang direncanakan?Seberapa transparan data proyek akan dibuka ke publik dalam waktu dekat?

Apa mekanisme pengawasan lintas instansi untuk proyek-proyek infrastruktur serupa ke depan?

(Zainudin)