JAKARTA – Advokat senior Dr. Djonggi M. Panggabean Simorangkir SH MH menegaskan kepada pasangan calon (Paslon) Presiden dan partai yang kalah, 01 dan 03 sebaiknya menjadi oposisi.
“Sebaiknya jadi Oposisi, seperti di Amerika ada partai Republik dan Partai Demokrat atau di Inggris ada Partai Buruh dan Partai Konservative. Nah, di Amerika Serikat jika Partainya Joe Biden yang menang, maka Partai Trump tetap oposisi,” ujar Djonggi via Whatsaap di Jakarta pada Rabu (24/4/2024).
Pasalnya, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Prof Mahfud M.D.
Nah, menurut prakrisi hukum yang juga pengamat politik Dr. Djonggi Simorangkir SH MH ini, pemilu di Indonesia sudah selesai. Meskipun berlangsung dengan riuh rendah hasil suara.
“Paslon 01 Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar dan pasangan paslon 03 Ganjar Pranowo – Prof. Mahfud M.D. Mereka tidak setuju hasil yang didapat Paslon 02 Prabowo – Gibran. Lantas, perseteruan 01 dan 03 dengan 02 dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu putusan Hakim MK 5 Orang Hakim menolak Gugatan 01 dan 03, namun 3 Orang Hakim MK berpendapat berbeda atau disebut Dissenting Opinion,” ujarnya via Whatsaap di Jakarta pada Selasa (23/4/2024).
Nah, yang menjadi masalah besar, mampukah 01 dan 03 menjadi oposisi agar tidak mengkhianati rasa keadilan Rakyat yang mendukungnya atau Partainya. Sebaiknya kata Djonggi Paslon dan partai yang kalah harus menjadi oposisi. Tujuannya agar dapat mengawasi berjalannya pemerintahan dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Dengan menjadi oposisi, hukum dapat tegak dilaksanakan atau berjalan penegakan hukum dengan benar di Indonesia, sesuai ketentuan Hukum yang berlaku. Agar jangan terjadi pelanggaran hukum untuk menjadi negara maju, adil makmur dan sejahtera,” tegasnya.
Menurut Djonggi mereka lebih baik jadi oposisi dari pada ikut dalam pemerintahan dan ikut-ikutan korupsi. Karena yang menjadi masalah besar saat ini, banyak politikus miskin, termasuk miskin Ilmu sehingga tidak mampu berdiri sendiri mencari makan diluar partai dan pemerintahan. Hal ini sangat berbeda dengan politikus keturunan Tionghoa. (Amris)
