Tim Penganugerahan Komjak RI 2025 : M Yusuf; Rita Serena Kolibonso dan Nurokhman

JAKARTA – Penganugerahan Komisi Kejaksaan (Komjak) Republik Indonesia Tahun 2025, bekerjasama dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) yang diberikan kepada satuan kerja (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri), Jaksa Eselon IV, Jaksa Eselon V, ASN Non Jaksa di Kejati dan ASN Non Jaksa di Kejari.

Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nurokhman menjelaskan para peserta penganugerahan Komisi Kejaksaan RI Tahun 2025 yaitu, seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia dapat menjadi peserta. Jaksa Eselon IV, Jaksa Eselon V, ASN Non Jaksa di Kejati dan ASN Non Jaksa di Kejari yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Kejaksaan Tinggi.

Indikator Penilaian di antaranya: Respon Lapdu, Capaian kinerja 2025, Prestasi berdasarkan kompetisi atau penilaian dari program Kementerian/Lembaga Negara/Badan, Penghargaan Tingkat Internasional/Luar Negeri, Pehargaan Tingkat Provinsi, Penghargaan Tingkat Kabupaten, Penghargaan dari Badan/Lembaga terakreditasi, Polling, Kepuasan Pelayanan Publik, Video Profil dan Tulisan Essay/esai (untuk perorangan).

Berikut hasil rekapitulasi, verifikasi dan seleksi tahap 1, yaitu:

Daftar Kejaksaan Tinggi Tipe A:
1. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
3. Kejaksaan Tinggi D.K Jakarta
4. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Daftar Kejaksaan Tinggi Tipe B:
1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
2. Kejaksaan Tinggi Aceh
3. Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Kejaksaan Tinggi Papua Barat
5. Kejaksaan Tinggi Papua
6. Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Daftat Kejaksaan Negeri Tipe A:
1. Kejaksaan Negeri Mataram
2. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
3. Kejaksaan Negeri Batam
4. Kejaksaan Negeri Bengkulu
5. Kejaksaan Negeri D.I Yogyakarta
6. Kejaksaan Negeri Badung
7. Kejaksaan Negeri Dumai
8. Kejaksaan Negeri Palembang
9. Kejaksaan Negeri Kab. Tangerang
10. Kejaksaan Negeri Ternate

Daftat Kejaksaan Negeri Tipe B:
1. Kejaksaan Negeri Seluma
2. Kejaksaan Negeri Siak
3. Kejaksaan Negeri Aceh Sinkil
4. Kejaksaan Negeri Marauke
5. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
6. Kejaksaan Negeri Sambas
7. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
8. Kejaksaan Negeri Toraja
9. Kejaksaan Negeri Kuantan Sengigi
10. Kejaksaan Negeri Belitung

Daftar Jaksa Eselon IV yang Lolos Seleksi Tahap I, yaitu:
1. Ady Haryadi Annas, S.H., M.H. Kepala Sub Bidang Penyelesaian pada Asisten Bidang Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sulawesi Tenggara.
2. Sakafa Guraba, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Kejati Aceh.
3. Didit Agung Nugroho, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Mamuju, Kejati Sulawesi Barat.
4. Frans Jomar Karinda, S.H,, MH, Pemeriksa Pidana Umum dan Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi Kalimatan Selatan, Kejati Kalimantan Selatan.
5. Hendryko Prabowo, S.H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Majene, Kejati Sulawesi Barat.
6. Arin Pratiwi Quarta, S.H., M.H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Kejati Bali.
7. Galuh Bastoro Aji, S.H., M.H. Kasi IV pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejati Jambi.
8. Yani Mayasari, S.H., M.H. Kepala Seksi D pada Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejati Lampung
9. John Franky Yanafia Ariandi, S.H., M.H. Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kejati Jawa Timur.
10. Ari Hani Saputri, S.H., M.H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Kejati DIY

Sedangkan Daftar Jaksa Eselon V yang Lolos Seleksi Tahap I, yaitu:
1. Putri Agita Milala, S.H., M.H.. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Karo, Kejati Sumatera Utara.
2. Heri Setiawan, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Kejati DIY.
3. Riwun Sriwati, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejati Kalimantan Tengah.
4. Wanda Iksan Ramadansyah, S.H. Kepala Subseksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Kejati Maluku Utara.
5. Yabes Marlobi Sirait, S.H. Kepala Sub Seksi II Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Tual, Kejati Maluku.
6. Tri Krama Adhyaksa, S.H., M.H. Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sorong, Kejati Papua Barat.
7. I Putu Gede Suma Sumariartha Suara, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali, Kejati Bali.
8. Novita Elnaresa, S.H., M.Kn. Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jambi, Kejati Jambi.
9. Baiq Dewi Aman, S.H. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha negara pada Kejaksaan Negeri Dompu, Kejati NTB.
10. Rohmat Esa Hasan, S.H. Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, Kejati NTT.

Hasil Verifikasi dan Seleksi ASN Non Jaksa di Kejaksaan Tinggi:
1. Dr. Frizkana Meilia, S.E. Kepala Subbagian Perencanaan pada Asisten Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
2. Silvi Mahbubah, Pegelola Penanganan Perkara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejati Sulawesi Barat.
3. Moh. Thamsir, S.E., S.H., M.M., M.H., CGAA, QRMA, CCD, QRMO. Auditor Muda pada Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejati Jambi.
4. Dora Siska Dewi, S.H. Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan pada Asisten Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejati Kepulauan Riau.
5. A. Sompa Werune, S.T. Penilai Pemerintah Ahli Pertama pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejati Sulawesi Utara.
6. Mersy Junedy Mandala, S.H., S.Ak., M.H. Penelaah Teknis Kebijakan pada Kejaksaan Tinggi NTT, Kejati NTT.
7. Abdi Hidayat, SE.,M.M. Auditor Muda pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejati Sumatera Barat.
8. Ester Evelyn Valanne Mebri. Penjaga Tahanan pada Kejaksaan Tinggi Papua, Kejati Papua.
9. Poppy Dolpina Momot. Pengelola Penanganan Perkara pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kejati Papua Barat.
10. Gita Anggareini Pratiwi, S.E. Penilai Pemerintah Pertama pada Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejati Aceh.

Hasil Verifikasi dan Seleksi ASN Non Jaksa di Kejaksaan Negeri:
1. Penty Primayana, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Majene, Kejati Sulawesi Barat.
2, Rizky Fauzi, S.H., M.H. Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Kejati Aceh.
3. Erni Lubis, S.Kom. Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Batam, Kejati Kepulauan Riau.
4. Suzanah, A.Md.Ak. Petugas Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Sorong, Kejati Papua Barat.
5. Baharuddin Yusuf Habibie M. A.Md.Kom. Petugas Barang Bukti Pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Kejati Sumatera Utara.
6. Ernawati. Bendahara Penerimaan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kejati Lampung.
7. DW. GD. Agung B. Sugiartawan, S.E. Arsiparis Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Badung, Kejati Bali.
8. Adriansyah Mukhtar, S.H., M.H. Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan, dan PNBP pada Kejaksaan Negeri Mamuju, Kejati Sulawesi Barat.
9. Rosaly Laisina. Penelaah Teknis Kebijakan pada Kejaksaan Negeri Ambon, Kejati Maluku.
10. Faizah Syavitri, S.Si. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Palembang, Kejati Sumatera Selatan.

“Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja dan insan Adhyaksa yang telah berhasil lolos Tahap Satu – Verifikasi Administrasi dalam rangkaian Penganugerahan Komisi Kejaksaan RI,” ujar Nurokhman dalam siaran pers, Sabtu (30/11/2025).

Menurut Omen, biasa dia disapa mengatakan kelulusan pada tahap awal ini menunjukkan bahwa para nominator telah memiliki komitmen kuat terhadap akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, serta integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, Komisi Kejaksaan RI menyampaikan beberapa harapan kepada seluruh nominator yang melanjutkan ke tahap berikutnya:

1. Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Komisi Kejaksaan berharap para nominator terus memperbaiki mutu pelayanan, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, responsivitas, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Memperkuat Budaya Integritas dan Etika Kejaksaan
Integritas adalah fondasi kepercayaan publik. Diharapkan seluruh satuan kerja mampu menunjukkan bahwa nilai-nilai etika, profesionalisme, dan anti-korupsi berjalan dalam praktik, bukan sebatas dokumen.

3. Menampilkan Inovasi yang Relevan dan Berorientasi Dampak
Tahap selanjutnya membutuhkan bukti nyata. Komisi berharap inovasi yang dihadirkan tidak hanya baru, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan kualitas pelayanan.

4. Meningkatkan Kesiapan dalam Tahap Penilaian Berikutnya
Nominator diharapkan menyiapkan data pendukung, eviden, dan penjelasan yang solid saat menghadapi proses wawancara, observasi kinerja, maupun visitasi lapangan.

5. Menjadi Contoh bagi Satuan Kerja Lain
Diharapkan para nominator mampu menunjukkan diri sebagai role model yang mencerminkan wajah Kejaksaan yang bersih, humanis, dan modern.

“Komisi Kejaksaan RI menegaskan bahwa Penganugerahan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi momentum untuk menguatkan standar etika, mendorong perubahan positif, serta memperkuat kepercayaan publik kepada institusi Kejaksaan. Semoga seluruh nominator dapat melalui tahap berikutnya dengan baik dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi kejaksaan, masyarakat, dan negara,” pungkas Omen. (Amri/DJ)